Vietnam telah mengimplementasikan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22, sebuah langkah yang bertujuan menghemat miliaran dollar AS. Langkah ini juga mencakup pemangkasan jumlah pegawai sektor publik, yang diprediksi akan mengurangi hingga 100.000 pekerja dalam lima tahun ke depan.
Sementara itu, di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga merencanakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, namun kritik muncul karena kebijakan ini tidak menyentuh masalah mendasar, yakni struktur kabinet yang besar dan kompleks. Beberapa ekonom berpendapat, perampingan kabinet menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengurangi pemborosan anggaran. Kritik terhadap kebijakan Prabowo juga mencakup kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran tanpa strategi yang tepat dapat menghambat kinerja pemerintah.
Efisiensi anggaran, menurut para ahli, seharusnya tidak hanya terfokus pada pemotongan belanja, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana yang ada untuk program prioritas seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua negara kini menghadapi tantangan untuk mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
UNEXPLND 