Pada tahun lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menekan Pakistan agar mencopot perdana menterinya yang populer, Imran Khan, karena dia memilih sikap netral terkait konflik di Ukraina.
Informasi ini diungkapkan melalui laporan yang diterbitkan oleh The Intercept pada tanggal 9 Agustus 2023, yang merujuk pada kabel diplomatik rahasia yang diperoleh dari sumber militer Pakistan.
Telegram tersebut mencatat sebuah pertemuan yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2022 antara pejabat Departemen Luar Negeri AS dan duta besar Pakistan untuk AS.
“Orang-orang di sini dan Eropa cukup waswas soal mengapa Pakistan mengambil posisi netral yang dianggap cukup berani,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bidang selatan dan tengah, Donald Lu, yang menyalahkan kebijakan Perdana Menteri Khan seperti dikutip dari RT, Jum’at (11/8/2023).
Dalam upayanya untuk mengatasi ketidakpuasan Amerika Serikat, Duta Besar Asad Majeed Khan berupaya menjelaskan bahwa sikap Pakistan terhadap isu Ukraina tergantung pada keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri Khan.
Dia juga menegaskan bahwa jika mosi tidak percaya terhadap Khan berhasil, hal tersebut bisa mendapatkan pengertian dari pihak Washington.
“Jika tidak, saya berfikir mungkin akan sulit kedepannya,” kata Duta Besar Asad Majeed Khan, yang juga menambahkan Eropa akan mengikuti Amerika Serikat untuk mengisolasi Perdana Menteri.
Dalam catatannya, Duta Besar Asad Majeed Khan mengindikasikan bahwa ancaman tampaknya berasal secara langsung dari Gedung Putih dan mengusulkan tanggapan yang bersifat diplomatis.
Khan, yang tampaknya telah memperoleh sebuah salinan dokumen rahasia tersebut, menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di belakang upaya kudeta terhadapnya, yang terjadi pada April 2022 ketika ia dihadapkan pada mosi tidak percaya atau seperti yang diusulkan dalam instruksi dari Washington.
Saat ini, Pakistan dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mengakui keberadaan kabel diplomatik yang diungkapkan dalam laporan The Intercept dan mengakui adanya beberapa pesan yang dianggap tidak pantas dalam dokumen tersebut. Namun, Sharif enggan untuk mengkonfirmasi pernyataan mengenai tuduhan bahwa Khan digulingkan dari jabatannya.
Imran Khan, telah dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik selama periode lima tahun karena tuduhan kasus korupsi. Sebelumnya, Khan memegang jabatan kepemimpinan di Pakistan dari tahun 2018 hingga 2022.
UNEXPLND 
Leave a comment